Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, memberikan usulan penting kepada pemerintah agar program transmigrasi diintegrasikan dengan program food estate. Menurutnya, pendekatan ini dapat membantu mengatasi persoalan kependudukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sultan menyebutkan bahwa transmigrasi seharusnya tidak hanya menjadi program perpindahan penduduk, tetapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kawasan ekonomi, khususnya dalam sektor pangan.
Transmigrasi Berbasis Kebutuhan Industri
Sultan mengungkapkan bahwa program transmigrasi yang terarah akan mendukung pengembangan kawasan industri pangan di berbagai wilayah. “Transmigrasi sangat penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat rasa persatuan di daerah. Namun, kita ingin program ini disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kawasan ekonomi berbasis industri pangan di suatu daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (14/11).
Raners, apa kalian setuju jika transmigrasi lebih difokuskan pada peningkatan ekonomi daerah melalui industri pangan? Dengan begitu, program transmigrasi bukan hanya soal perpindahan tetapi juga pengembangan wilayah.
Distribusi SDM dan Alih Teknologi untuk Swasembada Pangan
Sultan menyarankan agar transmigrasi juga melibatkan tenaga terampil yang mampu mendukung proses inovasi teknologi di daerah tujuan. Dengan memetakan kawasan-kawasan potensial, pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya alam di sana untuk mencapai swasembada pangan. “Program distribusi SDM harus diikuti dengan pendekatan introduksi teknologi. Sehingga SDM yang dikirim ke daerah kawasan industri sebaiknya adalah tenaga terampil yang siap mengeksplorasi potensi SDA secara efisien dan berkelanjutan,” jelasnya.
Menurut kalian, Raners, apakah langkah ini akan membantu menciptakan peluang kerja yang lebih baik di wilayah transmigrasi?
Pendekatan Sosial Budaya untuk Program yang Harmonis
Sultan juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tujuan transmigrasi, serta pendekatan sosial budaya dengan tokoh masyarakat setempat. “Jangan sampai ada penolakan yang berujung pada konflik sosial,” tegas Sultan. Menurutnya, program ini harus direncanakan dengan baik agar berjalan harmonis dan menghindari potensi gesekan sosial di wilayah baru.
RA | Foto: Ranah Publik/Humas DPD RI
