Info Terkini dari Ranah Publik, Banda Aceh – Hi, Raners! Pada hari Kamis (7/11/2024) kemarin, tiga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Aceh, yaitu Azhari Cage, Tgk Ahmada, dan Darwati A. Gani, mengadakan silaturahmi dengan awak media di Kantor DPD RI Perwakilan Aceh. Acara ini jadi momen penting untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Aceh.
Dengar Aspirasi Masyarakat Aceh
Azhari Cage membuka diskusi dengan menjelaskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka yang dibagi dalam empat komite. “Kami menyadari harapan masyarakat Aceh terhadap kami sangat tinggi. Kami berkomitmen untuk menampung aspirasi seluruh masyarakat Aceh,” ungkapnya. Nah, Raners, apakah kalian merasa terwakili oleh wakil-wakil daerah ini?
Kerjasama untuk Mengatasi Isu Penting
Dalam kesempatan ini, Darwati A. Gani juga menyampaikan bahwa meskipun DPD RI terbagi dalam empat komite, mereka akan berkoordinasi untuk menangani berbagai isu. “Kami akan berusaha menampung semua keluhan masyarakat dan memperjuangkannya di sana,” jelasnya.
Isu kedatangan etnis Rohingya di Aceh juga menjadi perhatian. Azhari Cage menekankan pentingnya penampungan berdasarkan asas kemanusiaan, sambil tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat. “Untuk masalah human trafficking yang diduga terjadi, kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas para pelakunya,” tuturnya.
Pilkada dan Perjuangan Dana Otsus
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Azhari mengungkapkan bahwa pengawasan akan menjadi prioritas bagi mereka selama masa reses pada 26-28 November 2024. Mereka juga fokus pada revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang menjadi skala prioritas untuk legislasi 2025. “Tentunya, kami akan membahas hal ini lebih lanjut bersama DPR RI,” tegasnya.
Yang menarik, mereka berkomitmen untuk memperjuangkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang akan berakhir pada 2027. “Ini demi keberlanjutan pembangunan Aceh,” tutup Darwati.
Nah, bagaimana pendapat kalian, Raners? Apakah kalian setuju jika aspirasi masyarakat Aceh bisa lebih diperhatikan dalam regulasi dan kebijakan? Yuk, tuliskan komentar kalian di bawah! Jangan lupa pantau terus Ranah Publik untuk berita terkini tentang kebijakan dan isu-isu menarik lainnya.
DSK | Foto: Ranah Publik/Humas DPD RI
