Info Terkini dari Ranah Publik – Halo, Raners! Mari kita bahas isu penting yang diangkat oleh AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Anggota DPD RI dapil Jawa Timur, terkait regulasi yang berdampak pada para pengusaha. Dalam pertemuan reses yang berlangsung pada Kamis (7/11/2024), LaNyalla menerima keluhan dari pengusaha yang tergabung di KADIN Jawa Timur tentang minimnya keterlibatan mereka dalam proses perumusan regulasi.
LaNyalla menegaskan pentingnya melibatkan pengusaha dan stakeholder lainnya untuk duduk bersama dalam membahas setiap regulasi. “Sebuah regulasi membutuhkan kajian dan riset. Kita perlu mendengar masukan dari semua pihak yang terkait,” ungkapnya. Kira-kira, Raners setuju nggak sih kalau pendapat pengusaha juga diakomodasi dalam regulasi yang dibuat pemerintah?
Contoh Regulasi yang Perlu Diperhatikan
Ia memberikan contoh terkait Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang berpotensi mempengaruhi keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Aturan ini mencakup penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan zonasi larangan penjualan rokok di dekat lembaga pendidikan.
“Jawa Timur adalah penghasil tembakau terbesar nasional, dengan kontribusi sebesar 51,16 persen dari total produksi nasional. Tentu saja, aturan ini akan berdampak signifikan,” jelas LaNyalla. Menurut kalian, bagaimana seharusnya pemerintah dan pengusaha bisa menemukan solusi yang saling menguntungkan?
Mencari Jalan Tengah untuk Pertumbuhan Ekonomi
LaNyalla berharap Kementerian Kesehatan dapat berkomunikasi dengan pelaku usaha agar keberlangsungan industri tembakau tidak terpengaruh secara signifikan. “Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto akan sulit tercapai jika pelaku usaha mendapat batasan dari regulasi,” tegasnya.
“Makanya, perlu dicari jalan tengah agar masyarakat tetap sehat, sementara industri hasil tembakau juga tetap tumbuh.” Nah, bagaimana menurut kalian, Raners? Apakah ada cara lain untuk mencapai keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan keberlangsungan industri?
DSK | Foto: Ranah Publik/Humas DPD RI
