Info Terkini dari Ranah Publik – Halo, Raners! Dalam rapat kerja yang digelar pada Rabu (6/11/2024), Fadholi, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Nasdem, kembali mengangkat isu mengenai proyek jalur kereta api di wilayah Tuntang yang hingga kini mangkrak. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan kritik tajam dan mendesak Menteri Perhubungan untuk segera menanggapi masalah ini.
Proyek Mangkrak dan Dampak Sosialnya
Fadholi menegaskan bahwa proyek jalur kereta api Tuntang-Kedungjati yang belum terealisasi telah mengakibatkan dampak sosial yang signifikan, termasuk penggusuran rumah dan pasar. “Proyek tersebut telah mengakibatkan dampak sosial yang signifikan, seperti penggusuran rumah dan pasar, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas,” ujarnya.
Nampaknya, rasa kesal Fadholi terhadap lambannya progres proyek tersebut sudah memuncak. Ia menambahkan, pembangunan jalur ini seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan malah menambah masalah. “Jalur kereta api dari Tuntang ke Kedungjati sudah banyak menggusur rumah dan pasar, bahkan tanahnya kini berubah fisik seperti sungai, namun tak ada tindak lanjut apapun,” tambahnya.
Kekecewaan Terhadap Respons Kementerian
Fadholi juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya respons dari Kementerian Perhubungan, terutama Direktorat Jenderal Perkeretaapian. “Saya sudah meminta kepada Dirjen Kereta Api atau perwakilannya untuk meninjau ke sana, karena itu adalah daerah dapil saya, tetapi tidak pernah ada respons,” tukasnya.
Dengan kritik ini, Fadholi berharap agar proyek jalur kereta api yang mangkrak segera mendapatkan perhatian serius dari Kementerian Perhubungan. Ia menginginkan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat berjalan sesuai rencana, tanpa mengorbankan masyarakat yang terdampak.
Bagaimana menurut kalian, Raners? Apakah pemerintah seharusnya lebih responsif terhadap proyek-proyek yang berdampak langsung pada masyarakat? Yuk, tulis komentar kalian di bawah! Dan terus pantau Ranah Publik untuk informasi terbaru mengenai kebijakan dan proyek pemerintah lainnya.
RA | Foto: Ranah Publik/Istimewa