Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta: Hi Raners! Lagi-lagi kita harus menghadapi kenyataan pahit soal gelombang PHK di industri media. Kali ini, dalam sebuah diskusi bertajuk “Gelombang PHK di Industri Media” yang digelar oleh Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (30/10/2024), Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, angkat suara. Dalam sambutannya, Lestari mengingatkan bahwa pemerintah perlu ambil langkah nyata untuk melindungi keberlangsungan industri media di Indonesia. Yuk, simak lebih lanjut apa saja solusi yang diharapkan Lestari dan para pakar lainnya dalam diskusi ini!
Perlindungan Industri Media Demi Kesejahteraan Jurnalis
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menilai industri media saat ini menghadapi tantangan besar. Dengan adanya influencer dan perebutan iklan, banyak media kesulitan mempertahankan eksistensinya. “Skema yang relevan melalui kebijakan yang mampu melindungi industri media agar mampu mempertahankan hidup dan kualitas produknya, harus diwujudkan,” tegas Rerie. Menurutnya, perlindungan terhadap industri media tak hanya soal bertahan hidup, tapi juga menyangkut kesejahteraan jurnalis di dalamnya. Gimana nih menurut kalian, Raners? Setuju nggak kalau pemerintah perlu lebih serius dalam hal ini?
Tantangan Transformasi Digital di Industri Media
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Prabunindya R. Revolusi, yang juga hadir dalam diskusi ini, menjelaskan bahwa media mainstream sedang dalam kondisi yang tidak mudah. Meski begitu, Prabu, sapaan akrabnya, tetap berharap media dapat memanfaatkan disrupsi digital sebagai peluang. “Pendekatan transformatif harus dilakukan agar media mainstream bisa memanfaatkan disrupsi digital,” katanya. Menurut Prabu, upaya digitalisasi adalah tantangan besar, tetapi juga kesempatan untuk bertahan di era digital. Gimana pendapat kalian, apakah media kita siap menghadapi perubahan ini?
Menjaga Pilar Demokrasi dengan Dukungan Pemerintah
Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menekankan bahwa media mainstream memiliki peran penting sebagai pilar ke-4 demokrasi. “Negara diharapkan mampu mendorong swasta untuk beriklan pada media mainstream agar keempat fungsinya sebagai penyampai informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, dapat berjalan dengan baik,” ujar Totok. Sebagai pilar demokrasi, media perlu mendapat dukungan yang cukup agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, Raners, menurut kalian, apakah ini bisa jadi solusi jangka panjang untuk media di Indonesia?
Kondisi Jurnalis yang Memprihatinkan
Ketua Umum AJI, Nany Afrida, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi jurnalis saat ini yang kerap bekerja dengan penghasilan minim. “30% jurnalis di Indonesia berpenghasilan di bawah UMR,” ungkapnya. AJI terus memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak para jurnalis. Dalam pandangan Nany, profesi jurnalis harus mendapatkan penghargaan yang layak mengingat kontribusi mereka dalam menyediakan informasi berkualitas. Apakah kalian juga setuju, Raners, kalau sudah saatnya profesi jurnalis mendapat perlindungan lebih?
Membangun Ekosistem Media yang Sehat untuk Masa Depan
Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza Zulverdi, menyampaikan bahwa media perlu melakukan adaptasi dengan ekosistem yang lebih adil. “Belum perlu merevisi UU Pers, kita harus mampu menjamin esensi kemerdekaan pers tetap tegak di Indonesia,” ujar Revo. Baginya, tantangan saat ini adalah memastikan ekosistem media tetap mendukung kebebasan pers. Di sisi lain, Amelia Anggraini, Anggota Komisi I DPR RI, juga menekankan pentingnya langkah strategis untuk melindungi industri media agar tetap kompetitif di tengah persaingan global.
Harapan Afirmasi Jangka Pendek di Bawah Kepemimpinan Prabowo
Mengakhiri diskusi, Usman Kansong, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, berharap kebijakan afirmatif yang tepat segera diwujudkan. “Kita menantikan peran negara di bawah kepemimpinan Prabowo dalam menyelamatkan keberlangsungan hidup media melalui kebijakan afirmatif dalam jangka pendek,” tegas Usman.
RA| Foto: Ranah Publik/Humas MPR RI
