Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta: Hi Raners! Kali ini kita ngobrolin tentang Pilkada Serentak 2024 yang udah semakin dekat. Salah satu hal yang disorot kali ini adalah netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara). Nah, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyampaikan bahwa ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam Pilkada 2024. Penasaran apa aja yang beliau sampaikan? Yuk, lanjut bacanya!
Netralitas ASN: Tantangan Utama di Pilkada
Bagja menjelaskan bahwa netralitas ASN menjadi isu ketiga paling rawan dalam Pilkada, berdasarkan indeks kerawanan Bawaslu. “Netralitas ASN menjadi isu ketiga paling rawan dalam Pilkada, menurut indeks kerawanan yang Bawaslu rilis,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/9/2024).
Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020: Lebih dari 1.000 Kasus!
Jangan kaget ya, Raners! Pada Pilkada 2020 yang melibatkan 170 daerah, ternyata lebih dari 1.000 kasus pelanggaran netralitas ASN terjadi. “Dengan lebih dari seribu kasus di 170 daerah, kita bisa membayangkan bagaimana tantangan yang akan muncul pada Pilkada Serentak 2024 yang melibatkan lebih banyak wilayah,” jelas Bagja.
Pentingnya Koordinasi dan Pencegahan
Melihat tingginya pelanggaran di masa lalu, Bagja menekankan bahwa langkah pencegahan menjadi sangat penting. ASN di seluruh Indonesia diharapkan menjaga profesionalisme mereka dan tidak terlibat dalam aktivitas politik seperti kampanye.
“Kita semua berharap ASN tetap fokus pada tugas pelayanan publik dan memahami batasan peran mereka dalam pemilu. Mereka boleh memilih, tetapi tidak boleh terlibat dalam kampanye politik,” tegasnya.
Persiapan Bawaslu: Pengawasan Ketat untuk Pilkada 2024
Gak mau kecolongan, Bawaslu udah bersiap-siap untuk melakukan pengawasan ketat. Mereka ingin memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan integritas tinggi. Yuk, kita dukung bareng-bareng supaya Pilkada kali ini berjalan lancar!
DK | Foto: Ranah Publik/Dede Kurniawan
