Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta: Hi Raners! Kali ini kita bakal bahas kabar penting dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang baru aja menyampaikan tiga rekomendasi fundamental terkait pembangunan daerah perbatasan. Pada acara seminar nasional yang digelar bersama BRIN dan BNPP di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, LaNyalla menggarisbawahi pentingnya solusi konkret untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah 3T. Yuk, kita simak lebih lanjut!
Rekomendasi Pertama: Harmonisasi Undang-Undang
Dalam pidatonya pada Selasa (17/9/2024), LaNyalla menekankan bahwa ada ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Perlu ada harmonisasi antara dua UU tersebut karena dalam Pasal 9 UU 43/2008, daerah diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah perbatasan. Tapi di UU 23/2014, kewenangan itu justru dipegang oleh pemerintah pusat,” jelas LaNyalla. Wah, jadi nggak sinkron, ya, Raners!
Rekomendasi Kedua: Penguatan Kelembagaan
LaNyalla juga menyoroti perlunya penguatan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) agar pembangunan di daerah perbatasan bisa lebih efektif. “BNPP dan BPPD (Badan Pengelola Perbatasan Daerah) saat ini hanya sebatas koordinasi, padahal BPPD harusnya bisa menjadi kepanjangan tangan BNPP di daerah,” ujar LaNyalla. Ia menambahkan, perlu ada peninjauan kembali terhadap muatan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 agar BNPP bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik.
Rekomendasi Ketiga: Keadilan Fiskal
Nah, ini yang nggak kalah penting, Raners! LaNyalla menggarisbawahi perlunya keadilan fiskal untuk daerah perbatasan, kepulauan, dan 3T. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di daerah perbatasan saat ini masih minim. “Sampai sekarang, peraturan pemerintah yang mengatur biaya pembangunan kawasan perbatasan belum ada. Bahkan, lembaga yang mengelola perbatasan pun memiliki anggaran kecil,” ungkap LaNyalla. Hmm, gimana menurut kalian, Raners? Harus segera dibenahi, nih!
Seminar Bersama Para Pakar
Selain LaNyalla, acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Kepala BRIN, Dr. Laksana Tri Handoko, dan Sekretaris BNPP, Prof. Zudan Arif Fakrullah. Para pakar lain seperti Prof. R. Siti Zuhro dari BRIN dan Olly Dondokambey, Gubernur Sulut, juga turut menjadi narasumber. Jadi, diskusinya makin kaya dengan berbagai perspektif!
Pantau terus update terbaru dan info menarik lainnya di ranahpublik.com atau search di Google News, ya Raners!
RA | Foto: Ranah Publik/Humas DPD RI
Note: This application is safe and verified. It is allowed on all Android phones.
