Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta: Hi Raners! Kali ini ada kabar penting dari KPU RI mengenai Pilkada 2024. Jadi, buat kalian yang penasaran gimana nasib syarat usia dan ambang batas pencalonan kepala daerah, yuk simak update berikut ini!
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan akan dipedomani hingga proses penetapan pasangan calon (paslon). “Dipedomani terus, sampai penetapan paslon,” ujar Afif dalam konferensi pers yang digelar di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (22/8/2024) malam.
Kenapa Ini Penting?
Raners, ini bukan sekadar aturan biasa, loh. Putusan MK ini memastikan bahwa proses pilkada berjalan adil dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Afif menjelaskan, putusan MK yang dibacakan pada Selasa (20/8/2024) sebelumnya. Bukan hanya berlaku saat pendaftaran calon, tapi juga hingga penetapan paslon. Jadi, setiap proses akan diawasi ketat berdasarkan putusan ini.
MK melalui Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan paslon, bukan saat pelantikan. Selain itu, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan, memungkinkan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD tetap bisa mencalonkan pasangan calon kepala daerah, dengan syarat perolehan suara sah dalam pemilu.
Langkah Lanjut KPU
Afif juga memastikan bahwa KPU akan menyesuaikan Peraturan KPU (PKPU) sesuai dengan putusan MK. Jadi, pada tanggal 27–29 Agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah dimulai, seluruh daerah di Indonesia akan mengikuti aturan yang sudah diubah sesuai putusan MK ini.
Lebih lanjut, KPU juga akan mengadopsi aturan kampanye di perguruan tinggi yang diperbolehkan oleh MK, namun dengan syarat tertentu seperti harus mendapatkan izin dan tidak membawa atribut kampanye. Afif menegaskan bahwa KPU akan segera melakukan konsultasi dengan DPR pada Senin (26/8/2024) untuk memastikan semua aturan ini berjalan lancar sebelum pendaftaran dimulai.
Apa Artinya untuk Pilkada?
Raners, ini artinya Pilkada 2024 akan berjalan dengan aturan yang lebih ketat dan adil. Putusan MK ini memastikan bahwa setiap calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk bertarung di Pilkada, sekaligus mencegah adanya pelanggaran aturan.
Pantau terus update terbaru di ranahpublik.com atau search di Google News untuk info menarik lainnya!
AF | Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya
