Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta: Hi Raners! Ada yang seru dan penting nih dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kali ini, Kemenkumham ngajak semua orang buat ikut terlibat langsung dalam proses pembentukan hukum. Mereka baru aja ngadain penyuluhan hukum serentak tentang Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) soal Kepatuhan Hukum. Penasaran apa sih tujuannya? Yuk, kita bahas lebih lanjut!
Ajak Masyarakat Ikut Andil dalam Pembentukan Hukum
Raners, pernah nggak sih kalian merasa hukum di Indonesia itu terlalu rumit atau malah gak jelas? Nah, Widodo Ekatjahjana, Kepala BPHN Kemenkumham, bilang kalau pembinaan hukum itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. “Pembinaan hukum menjadi tanggung jawab kita semua. Pilar Materi Hukum pada Indeks Pembangunan Hukum Indonesia tahun 2021 mendapatkan skor 0,25 dan masuk dalam kategori kurang. Diperlukan perbaikan terhadap pembinaan hukum sehingga pembangunan substansi, struktur, dan budaya hukum dapat mewujudkan tujuan bernegara kita,” kata Widodo. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau kita semua harus lebih peduli soal ini?
Widodo juga mengingatkan, meskipun hukum seharusnya bikin hidup kita lebih tertib dan teratur, kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi. Ngeri juga ya? Makanya, Widodo menekankan, “Kepatuhan hukum tidak hanya dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat saja, namun juga seluruh subjek hukum, baik perorangan, kelompok, korporasi, badan hukum, atau badan publik, yang di dalamnya termasuk pemerintah pusat dan daerah.” Jadi, nggak cuma kita, tapi semua orang, termasuk pemerintah, harus patuh sama hukum.
Pentingnya Kepatuhan Hukum Bagi Semua Pihak
Raners, coba bayangin kalau semua orang patuh sama hukum, pasti hidup kita jadi lebih nyaman, kan? Nah, untuk mewujudkan itu, BPHN lagi dorong banget RPerpres Kepatuhan Hukum ini. Widodo bilang, “Guna melakukan pembinaan hukum dan menguatkan kepatuhan hukum, maka BPHN mendorong RPerpres Kepatuhan Hukum. Peraturan tersebut nantinya memuat bagaimana peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hukum, dan kepatuhan hukum di masyarakat.” Kebayang nggak sih, kalau semua aturan dijalankan dengan baik, pasti nggak bakal ada lagi tuh yang namanya pelanggaran hukum yang bikin kita jadi kesel.
Selain itu, Widodo juga cerita kalau RPerpres ini lagi dalam tahap harmonisasi di Kemenkumham. Nah, selama proses itu, BPHN nggak mau kerja sendirian. Mereka pengen kita semua ikut kasih masukan lewat sosialisasi, diskusi, atau konsultasi publik. “Masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan dan pandangannya, sehingga RPerpres Kepatuhan Hukum menjadi lebih baik lagi,” tambah Widodo. Jadi, ini kesempatan buat kita semua buat ikutan berpendapat!
Partisipasi Publik yang Terus Meningkat
Raners, ada kabar baik nih! Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan, bilang kalau penyuluhan hukum serentak ini nggak cuma di satu atau dua tempat aja. “Kami menargetkan 158 titik, dengan pembagian 79 titik dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham dan 79 titik lainnya dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum serta pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Kegiatan tersebut diharapkan akan menjangkau lebih dari 7.900 peserta.” Wow, banyak banget kan? Ini artinya, semakin banyak orang yang terlibat, makin besar juga kemungkinan kita punya hukum yang lebih baik.
Dan ternyata, target mereka malah terlampaui lho, Raners! Hingga 13 Agustus 2024, mereka berhasil menjangkau 178 lokasi dengan total peserta lebih dari 8.454 orang. “Dukungan dari para pemangku kepentingan tersebut terbukti mengoptimalkan kegiatan penyuluhan hukum serentak kali ini,” tambah Sofyan. Jadi, makin banyak orang yang terlibat, makin bagus buat kita semua, kan?
Inisiatif keren dari BPHN Kemenkumham ini adalah langkah penting buat bikin masyarakat Indonesia lebih sadar hukum. Dengan melibatkan banyak pihak, dari Kantor Wilayah Kemenkumham sampai organisasi bantuan hukum dan pemerintah daerah, kita bisa sama-sama paham betapa pentingnya kepatuhan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Terus pantau info-info seru lainnya di ranahpublik.com atau search di Google News untuk update terbaru, ya!
DSK | Foto: Humas BPHN