Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta: Hi Raners! Kabar terbaru dari Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta! Sidang Paripurna ke-12 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 baru saja mengesahkan beberapa keputusan penting yang dihasilkan oleh Alat Kelengkapan. Yuk, kita simak apa saja yang dibahas dan disahkan di sidang kali ini!
Laporan Pelaksanaan Tugas dan Pengesahan Keputusan
Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, membuka sidang dengan membacakan agenda laporan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan dan pengesahan keputusan DPD RI. Didampingi oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, mereka memastikan semua berjalan lancar.
Nono Sampono menegaskan, “Sidang ini mengambil agenda laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dan pengesahan keputusan DPD RI.”
RUU dan Pengawasan oleh PPUU DPD RI
Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Dedi Iskandar Batubara, melaporkan pelaksanaan tugas dan meminta persetujuan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah. Raners, ini langkah penting untuk memastikan administrasi pemerintahan kita tetap relevan dan efektif.
Fokus Komite I pada Pemerintah Daerah dan Desa
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, melaporkan pelaksanaan tugas penyusunan RUU tentang Perubahan kelima UU No. 12/2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, ada juga pandangan DPD RI terhadap 26 RUU tentang Kabupaten/Kota dan pengawasan UU No. 3/2024 tentang Desa. “Kami juga meminta persetujuan terhadap hasil pengawasan Komite I atas pelaksanaan UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan,” ucap Fachrul. Bagaimana menurut kalian, Raners?
RUU Perlindungan Lahan dan Paten oleh Komite II
Wakil Ketua Komite II, Abdullah Puteh, menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pandangan terhadap UU No. 13/2016 tentang Paten. “Kami juga menyerahkan hasil pengawasan pelaksanaan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran,” ujar Puteh.
Fokus Komite III pada Pariwisata dan Pekerja Migran
Ketua Komite III, Hasan Basri, mengungkapkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan dan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 8/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. “Kami juga melaporkan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,” tambahnya.
Pengelolaan Aset Daerah oleh Komite IV
Ketua Komite IV, Amang Syafrudin, menambahkan bahwa mereka telah menyusun RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah dan pertimbangan terhadap Tindak Lanjut IHPS Semester II Tahun 2023 BPK RI. “Kami meminta persetujuan atas laporan hasil kinerja Komite IV menjadi Keputusan DPD RI,” jelas Amang.
Rekomendasi dari BAP DPD RI
Wakil Ketua BAP, Evi Apita Maya, meminta persetujuan atas rekomendasi DPD RI terkait pengaduan masyarakat mengenai kepemilikan hak atas tanah eks Lahan Konsensi PT Pertamina (Persero) RU III Plaju. “Kami minta persetujuan atas rekomendasi DPD RI atas pengaduan masyarakat terkait kepemilikan hak atas tanah eks Lahan Konsensi PT Pertamina (Persero) RU III Plaju,” ucapnya.
Pelaksanaan Tugas oleh Panitia Lainnya
Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT), Badan Kehormatan (BK), Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP), dan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI juga melaporkan pelaksanaan tugas mereka, meskipun tidak mengambil keputusan.
Koordinasi dan Harmonisasi Aturan
Setelah jeda, Koordinator Tim Program dan Mekanisme Kerja Panmus, Darmansyah Husein, memberikan laporan terkait Rancangan Peraturan DPD RI tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan meminta pengesahan. “Saya juga meminta pengesahan atas laporan ini,” tutur Darmansyah.
Kesimpulan dan Penutupan Sidang
Nono Sampono menutup sidang dengan membacakan kesimpulan hasil laporan Tim Kerja Tata Tertib (Tatib) dan keputusan untuk melakukan harmonisasi atas hasil laporan tersebut. “Selesai seluruh rangkaian sidang paripurna, dari meja pimpinan kami berpesan kepada seluruh Anggota DPD RI untuk memaksimalkan waktu reses dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah,” pungkas Nono.
Pantau terus update terbaru dan info menarik lainnya di ranahpublik.com atau search di Google News!
DSK | Foto: Humas DPD RI
