Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta: Hey Raners! Ada kabar penting nih dari Istana Kepresidenan terkait evaluasi sistem Pusat Data Nasional (PDN). Pada Jumat (28/6/2024) kemarin, Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk membahas peretasan PDN yang terjadi sejak 20 Juni lalu. Yuk, kita simak lebih lanjut!
Evaluasi dan Audit Tata Kelola PDN
Mengutip dari Kompas.com, pada Sabtu (29/6/2024) Presiden Joko Widodo memanggil para menteri dan sejumlah pejabat terkait ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas evaluasi sistem pusat data nasional (PDN). Rapat itu digelar menyusul peretasan PDN sejak 20 Juni lalu, yang berakibat pada lumpuhnya sejumlah layanan publik.
Para pejabat yang hadir antara lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi; Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian; dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. Lalu, ada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa; dan Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Yusuf Ateh. Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko.
Menurut Kepala BPKP Yusuf Ateh, Presiden Jokowi dalam rapat meminta lembaganya untuk mengaudit tata kelola PDN usai mengalami peretasan. “Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN,” kata Yusuf Ateh usai rapat bersama Presiden.
Dampak dan Langkah Ke Depan
Ateh menuturkan, pihaknya akan mendalami tata kelola dan finansial PDN. Audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN. Ia menuturkan, sejauh ini PDN memang belum pernah diaudit. “Aku enggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kalau kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu. Enggak tahu (jumlah lembaga yang akan diaudit), baru rapat tadi,” tutur Ateh.
Kapan audit ini akan selesai? “Secepatnya, the sooner the better (lebih cepat lebih baik),” jelas Ateh. Sementara itu, Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko, meyakini, persoalan peretasan PDN bisa diselesaikan. “Yang jelas akan bisa diselesaikan,” ujar Herlan usai rapat dengan Presiden.
Herlan menambahkan, Telkomsigma akan mengupayakan semua layanan enkripsi diaktifkan untuk mengenkripsi data milik kementerian dan lembaga daerah. “Kalau kita mengikuti audit forensik yang dilakukan BSSN, nanti Telkom rekomendasinya apa akan kita laksanakan,” lanjutnya.
Dukungan untuk Menkominfo Budi Arie: What’s the Story?
Di hari yang sama, relawan Projo menyampaikan pembelaan untuk Menkominfo Budi Arie Setiadi. Setelah peretasan PDN menjadi perhatian publik, muncul desakan agar Budi Arie mundur dari jabatannya. Namun, Bendahara Umum Projo Panel Barus menolak desakan tersebut. “Logika sederhananya, kalau saya diminta oleh presiden untuk memimpin pertempuran, masa di saat serangan terjadi masak disuruh kabur? Gitu loh logikanya,” kata Panel dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).
Panel menilai, tidak logis jika komandan perang justru kabur ketika perang terjadi. “Ini perang terjadi, kita diserang, lalu komandan perangnya disuruh kabur. Kalau saya pribadi sebagai komandan, saya akan hadapi ini serangannya. Masa iya kabur dari medan tempur?” ujar Panel.
Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, juga mendukung Budi Arie untuk tetap menjadi Menkominfo di tengah munculnya serangan siber. “Justru kami memilih untuk tetap fokus memenangkan peperangan ini di sisa waktu yang tersisa,” kata Handoko. Menurutnya, desakan agar Budi Arie mundur berasal dari kelompok yang mendukung kubu yang kalah pada Pilpres 2024. Handoko mengaku prihatin atas sikap sebagian tokoh di media sosial yang menurutnya mempolitisasi dan memanfaatkan keadaan untuk menyerang Budi Arie.
Budi Arie sendiri memilih untuk tidak berkomentar soal desakan untuk mundur. “Ah no comment kalau itu, itu hak masyarakat untuk bersuara,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024) kemarin.
Nah, Raners, gimana pendapat kalian tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menangani peretasan PDN ini? Apakah kalian setuju dengan dukungan Projo untuk Budi Arie? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar! Kita tunggu ya cerita dan opini kalian. Stay tuned untuk update selanjutnya di Ranah Publik!
Terus pantau Ranah Publik untuk berita-berita terkini dan jangan lupa berinteraksi dengan kami di kolom komentar. Sampai jumpa di artikel berikutnya, Raners!
DSK |Foto: Istimewa
