Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta: Hai Raners! Ada kabar keren dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) nih. Mereka baru aja ngadain Paralegal Justice Award (PJA) 2024 pada Sabtu (01/06/2024). Acara ini buat ngasih apresiasi ke kepala desa dan lurah yang berhasil nyelesain sengketa di wilayahnya secara damai (non-litigasi) dan bikin desanya jadi lebih tertib. Penasaran gimana detailnya? Yuk, kita bahas!
Anugerah Buat Kepala Desa dan Lurah
Raners, BPHN ngejelasin kalau acara Paralegal Justice Award ini penting banget buat ningkatin akses keadilan buat masyarakat. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana dalam sambutannya bilang, “Melalui kegiatan Paralegal Justice Award, kepala desa dan lurah yang berhasil membuat keadaan desanya tertib hukum, aman, dan masyarakatnya sadar akan hukum melalui perannya sebagai ‘hakim perdamaian’, akan dianugerahkan penghargaan Non Litigation Peacemaker, Anubhawa Sasana Jagaddhita, dan Anugerah Paralegal Justice Award.” Keren, kan?
Apa Itu Non Litigation Peacemaker dan ASJ?
Non Litigation Peacemaker adalah anugerah berupa titel nonakademik NL.P yang dikasih ke kepala desa dan lurah yang udah ikut dan lulus Paralegal Academy. Akademi ini ngebekalin mereka dengan kompetensi paralegal buat nyelesain sengketa atau masalah hukum di desa atau kelurahan mereka.
Sementara itu, penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) dikasih ke desa atau kelurahan yang aktif ningkatin kesadaran hukum masyarakat, mendukung investasi, pariwisata, dan pembukaan lapangan kerja melalui sumber daya alam dan kearifan lokal adat-istiadat setempat. Peserta yang dapet dua penghargaan ini secara bersamaan akan dianugerahi Paralegal Justice Award 2024. Gimana nih, Raners, keren banget, kan?
Seleksi Ketat dan Pemenang
Sebanyak 1.067 kepala desa dan lurah dari 34 provinsi daftar buat PJA 2024. Setelah seleksi ketat, terpilih 300 peserta yang terdiri dari 180 kepala desa dan 120 lurah mewakili 33 provinsi, 178 kabupaten/kota, serta 263 kecamatan. “Dari 300 peserta tersebut, 292 orang di antaranya mendapatkan Non Litigation Peacemaker dan 50 orang dianugerahi Paralegal Justice Award,” ungkap Kepala BPHN dalam Malam Anugerah Paralegal Justice Award yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta. Bener-bener seleksi yang ketat, ya!
Apresiasi dari Mahkamah Agung
Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial, Suharto, juga ngasih apresiasi tinggi buat acara ini. Menurutnya, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat oleh kepala desa dan lurah adalah salah satu pilar penting buat ciptain iklim ketertiban dan keamanan masyarakat. “Dalam kaitan ini, kepala desa dan lurah harus membekali diri dengan kemampuan dan kapasitas serta keterampilan atau seni untuk mendamaikan orang. Dalam perspektif peradilan, peran mendamaikan orang oleh kepala desa atau lurah ini dahulu dikenal dengan istilah Hakim Perdamaian Desa,” tambah Suharto. Setuju banget, kan?
Pendidikan dan Pelatihan
Suharto juga bilang pentingnya pendidikan dan pelatihan buat kepala desa atau lurah tentang cara ngelakuin mediasi dan pendampingan buat warganya yang bersengketa. Kegiatan Paralegal Academy dan Paralegal Justice Award ini jadi upaya konkret buat wujudkan hal tersebut. Jadi, buat para kepala desa dan lurah, ini kesempatan emas buat ningkatin skill dan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah di desanya.
Nah, Raners, gimana menurut kalian tentang Paralegal Justice Award ini? Pastinya keren banget ya, bisa mendukung kepala desa dan lurah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib hukum. Jangan lupa, terus pantau perkembangan ini di Ranah Publik. Follow akun media sosial kita biar nggak ketinggalan info terkini dan tips keren lainnya. Keep rocking and stay informed, Raners!
DSK | Foto: Humas BPHN
