Kemenhub dan Kemenkeu Teken Kerja Sama Pengawasan Transportasi Laut

Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta: Hai Raners! Ada kabar penting nih dari dunia transportasi laut kita. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja menandatangani perjanjian kerja sama tentang pertukaran dan pemanfaatan data untuk meningkatkan pengawasan di sektor transportasi laut. Acara ini berlangsung di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (31/5/2024). Penasaran gimana detailnya? Yuk, simak bareng-bareng!

Kerja Sama untuk Pengawasan Lebih Baik

Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, serta disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Kerja sama ini bertujuan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, serta pengawasan terhadap pengusaha yang menggunakan transportasi laut.

“Kementerian Keuangan mendapatkan tugas yang tidak mudah untuk mengumpulkan pajak, dan semuanya itu dikembalikan lagi kepada rakyat, salah satunya melalui berbagai pembangunan yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan. Kita ingin menjadi institusi yang punya integritas dengan mencatat seluruh pergerakan pelaku usaha di sektor transportasi laut,” ujar Menhub sebagaimana dikutip InfoPublik pada Sabtu (1/6/2024).

How the Collaboration Works

Perjanjian ini meliputi pertukaran data elektronik, data non elektronik, serta informasi tertulis. Pertukaran data dan informasi seputar pengusaha transportasi laut dilakukan secara online dan host to host atau sistem antar server yang terhubung satu sama lain langsung antara Kemenhub dan Kemenkeu. Kolaborasi ini berlangsung selama 5 tahun, dari 2024 hingga 2029, melanjutkan perjanjian sebelumnya yang berlangsung dari 2019 hingga 2024.

Peran AIS dalam Pengawasan

Menhub Budi Karya Sumadi berharap Kemenkeu juga mendukung pengadaan Automatic Identification System (AIS) di seluruh Indonesia. AIS adalah sistem otomatis yang digunakan oleh kapal dan sistem pengawasan lalu lintas kapal (VTS) untuk memberikan informasi yang aman dan cerdas mengenai lalu lintas maritim. Saat ini, belum seluruh kawasan perairan Indonesia dilengkapi dengan sistem AIS.

“Kalau kita lihat, di Kalimantan, Batam, dan Sulawesi, masih ada sejumlah kapal yang tidak terpantau, padahal kapal harus punya namanya AIS. Kalau kita bisa memantaunya, otomatis kita bisa menghitung dengan lebih akurat jumlah kapal yang bergerak dan jumlah barang bergerak yang kena pajak,” jelas Menhub.

Dampak bagi Bisnis Maritim

Dengan luas perairan yang mencapai 2/3 dari wilayah Indonesia, pelaku usaha jasa angkutan laut memiliki jumlah yang cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah. Hal ini tentu berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kerja sama antara Kemenhub dan Kemenkeu ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pemantauan, sehingga penerimaan pajak dari sektor ini bisa lebih optimal.

Nah, Raners, jangan lupa terus pantau perkembangan ini di Ranah Publik. Follow akun media sosial kita biar nggak ketinggalan info terkini dan tips keren lainnya. Keep rocking and stay informed, Raners!