Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta: Hey Raners! Ada kabar seru nih dari dunia hukum kita! Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), baru saja resmi membuka Paralegal Academy 2024! Acara keren ini berlangsung Selasa malam (28/05/2024) di Gedung Auditorium BPSDM Hukum dan HAM, Depok, Jawa Barat. Kalian tahu gak? Sebanyak 300 kepala desa dan lurah siap berkompetisi memperebutkan Paralegal Justice Award 2024. Penasaran kan? Yuk, kita simak bareng-bareng!
Paralegal Academy: Bekali Kades dan Lurah dengan Ilmu Paralegal
Dalam sambutannya, Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, menyoroti betapa pentingnya peran paralegal dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa hukum. FYI, banyak kepala desa dan lurah yang udah jadi “paralegal” dadakan di daerah mereka, lho!
“Paralegal bisa memberikan layanan dan bantuan hukum, menghadirkan negara di tengah masyarakat. Kepala desa dan lurah bukan hanya pemimpin formal yang urus administrasi, tapi juga jadi tokoh sentral yang dipatuhi warganya serta pengayom yang melindungi kepentingan desa dalam menyelesaikan berbagai masalah atau konflik yang terjadi,” kata Widodo.
Penghargaan untuk Kades dan Lurah Inspiratif
Widodo juga menjelaskan, melalui PJA, BPHN ingin memberi penghargaan kepada kepala desa/lurah yang berhasil menciptakan lingkungan desanya yang tertib hukum, aman, dan masyarakatnya sadar hukum. Penghargaan itu namanya Non-Litigation Peacemaker (NLP). Penghargaan ini bakal diberikan ke kepala desa/lurah yang lulus Paralegal Academy yang diadakan selama tiga hari ke depan. Keren banget kan?
“Selain itu, bagi desa/kelurahan yang sukses mengembangkan program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan program prioritas pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional, akan diberikan penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita,” jelas Widodo di depan 300 peserta Paralegal Academy yang hadir.
Apa sih Indikator Penilaian Anubhawa Sasana Jagaddhita?
Desa atau kelurahan yang fokus pada kemudahan berinvestasi, peningkatan sektor pariwisata, dan pembukaan lapangan kerja melalui sumber daya alam serta kearifan lokal bakal jadi perhatian utama. Kepala desa/lurah yang dapat NLP dan Anubhawa Sasana Jagaddhita atas desa/kelurahannya, akan mendapatkan apresiasi tertinggi, yaitu Paralegal Justice Award 2024. Wah, siapa yang gak mau coba?
Peran Kades dan Lurah dalam Penyelesaian Konflik
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, yang diwakili oleh Irwan Rosady, bilang kalau gak semua konflik di masyarakat harus naik ke ranah hukum. Peran kepala desa dan lurah di sini penting banget buat menyelesaikan konflik di antara warganya.
“Dengan bantuan dan fasilitasi kepala desa dan lurah, diharapkan konflik yang terjadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mahkamah Agung mendukung penuh penyelenggaraan Paralegal Academy dan berharap kegiatan ini bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada kepala desa dan lurah,” tambah Irwan.
Sambutan Hangat dari BPSDM Hukum dan HAM
Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Razilu, menyambut hangat seluruh peserta yang hadir. Menurutnya, BPSDM melalui pendekatan Corporate University terus fokus pada strategi manajemen SDM yang sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi.
“Kepala desa dan lurah yang jadi peserta Paralegal Academy bisa dibilang aparatur hukum yang menerapkan strategi Corporate University. Mereka bakal kembali ke unit masing-masing untuk mengabdikan diri dalam penyelesaian sengketa hukum yang terjadi di masyarakat,” ungkap Razilu.
Razilu juga menambahkan bahwa peserta Paralegal Academy akan mendapatkan kompetensi penting, termasuk pemahaman hukum dasar, kondisi wilayah dan kelompok kepentingan dalam masyarakat, hak asasi manusia, dan penyelesaian konflik. Semua kompetensi ini diharapkan bikin mereka jadi Non-Litigation Peacemaker yang efektif.
Peningkatan Jumlah Peserta dan Dukungan dari Berbagai Pihak
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan, lapor kalau jumlah pendaftar PJA 2024 meningkat signifikan dari 765 orang di tahun 2023 jadi 1.067 orang tahun ini. Setelah seleksi ketat di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, akhirnya terpilih 300 orang yang ikut kegiatan ini.
“Kegiatan yang bakal diikuti peserta meliputi pre-test dan post-test, pembekalan materi paralegal, voting favorit publik, kunjungan ke Mahkamah Agung, upacara Hari Lahir Pancasila, serta pengukuhan sebagai Paralegal Indonesia,” tambah Sofyan.
Btw, kegiatan PJA 2024 ini hasil kolaborasi dari beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Kemenkumham, Mahkamah Agung, Kemendagri, Kemendesa PDTT, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dukungan juga datang dari Bank Mandiri, Kamselindo, Dewan Sengketa Indonesia, dan Jimly School of Law and Government.
So, Raners, itu dia kabar terbaru dari Paralegal Academy 2024. Kita tunggu siapa yang bakal jadi juara dan mendapat Paralegal Justice Award 2024! Siapa tahu, kepala desa atau lurah di daerah kalian yang menang!
DSK | Foto: Humas BPHN
