Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta: Halo Raners! Komite I DPD RI lagi sibuk banget nih, mereka baru aja ngadain rapat kerja bareng Kejaksaan Agung RI buat bahas penegakan hukum dan konflik yang lagi marak di daerah-daerah. Simak yuk, update lengkapnya!
Kasus Korupsi di Daerah Bikin Pusing
Komite I DPD RI ngeliat masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di daerah masih jadi masalah besar. Data dari KPK RI nunjukin, dari 2004-2023 ada 163 kasus melibatkan Bupati/Walikota, 25 kasus Gubernur, pejabat eselon sebanyak 371 kasus, dan swasta 430 kasus. Waduh, banyak banget ya!
“Baru-baru ini ada kasus besar soal pertambangan timah di Bangka Belitung yang lagi ditangani Kejaksaan,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI, Sylviana Murni pas buka rapat di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Fokus ke Pemerintahan Daerah yang Bersih
Sebagai wakil rakyat di daerah, Komite I DPD RI pengen banget ngeliat pemerintahan daerah yang bersih biar setiap anggaran dan program pembangunan bisa dirasain masyarakat dengan optimal. Mereka ngundang Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani dan Plt Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Leonard Eben Ezer Simanjuntak buat diskusi.
“Penyelewengan dana desa juga ganggu pembangunan, ini jadi perhatian kita,” tambah Sylviana.
Pilkada Serentak 2024: Tantangan Besar
Masalah lain yang nggak kalah penting adalah Pilkada Serentak 2024. Kejaksaan bakal punya peran penting lagi dalam penegakan hukum. Pilkada di daerah sering banget rawan gangguan keamanan, kecurangan kayak money politic, dan pelanggaran lainnya.
“Sinergitas antara kejaksaan, Bawaslu daerah, dan kepolisian bakal tentuin sukses nggaknya pilkada,” ujar Sylviana.
Peran Kejaksaan di Desa
Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Intelijen, jelasin kalau kejaksaan juga kerja bareng Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) buat penegakan hukum di desa. Mereka juga punya program jaga desa buat bangun kesadaran hukum masyarakat.
“Kami ada MoU sama Polri dan Kemendagri buat tangani laporan/pengaduan dari daerah,” katanya.
Kasus Pertambangan Timah: Update Terbaru
Soal kasus korupsi pertambangan timah, Reda bilang kejaksaan udah tetapkan 21 tersangka, periksa 178 saksi, bekuin 66 rekening, dan sita 187 bidang tanah, uang tunai, alat berat, dan mobil.
“Kami juga udah sita smelter seluas 238.848 m² dan stasiun pengisian bahan bakar terkait kasus ini,” tambah Reda.
Pilkada Bersih dan Aman
Kejaksaan juga berperan penting di Sentra Gakkumdu buat Pilkada Serentak 2024. Mereka kerja sama lintas sektoral buat pemilu bersih.
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, tutup rapat dengan apresiasi besar buat peran kejaksaan di daerah. “Komite I dukung penuh upaya Kejaksaan Agung RI buat suksesin Pilkada Serentak 2024,” ujarnya.
Stay tuned terus di Ranah Publik buat update selanjutnya, Raners!
DSK | Foto: Humas DPD RI
