Info Terkini dari Ranah Publik, Jakarta: Hai Raners! Kabar terbaru datang dari pernyataan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, terkait Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua yang digagas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Jadi, Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua tersebut direncanakan akan mengundang Anggota DPD RI terpilih dan Penjabat (Pj) Gubernur se-tanah Papua periode 2024-2029 pada Jumat, 24 Mei 2024 mendatang. Namun, menurut LaNyalla, walaupun inisiatif ini pada dasarnya bagus, namun tercium aroma kepentingan pribadi dari beberapa pihak yang ingin menduduki jabatan pimpinan perlemen di Senayan.
“Saya melihat bahwa forum tersebut sebenarnya bagus, tetapi saya merasakan adanya kepentingan pribadi yang sangat kuat di baliknya. Terutama mengingat bahwa kita mendekati periode pemilihan pimpinan perlemen. Sepertinya forum ini akan menjadi ajang konsolidasi untuk kepentingan pribadi,” ujar LaNyalla dalam keterangannya pada Minggu (12/05/2024) kemarin.
Menurut LaNyalla, penggunaan Lambang Negara MPR RI dalam undangan yang disebut Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI For Papua menjadi kontroversial. Terlebih lagi, tanda tangan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, pada undangan tersebut menambah aroma politik yang kental.
“Saya melihat ada keanehan dalam penggunaan lambang negara dan tanda tangan Ketua MPR RI dalam undangan tersebut. Semua ini menggambarkan aroma politik yang sangat kuat, bahkan sampai ke kelalaian administrasi,” tambahnya.
LaNyalla juga menegaskan bahwa selama kunjungannya ke Papua, ia sudah mengutarakan pentingnya pendekatan kesejahteraan untuk Papua. Hal ini bukanlah upaya untuk kepentingan politik pribadi, melainkan upaya untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Selama saya berada di Papua, saya sudah menyuarakan pentingnya pendekatan kesejahteraan untuk Papua. Itu bukanlah upaya untuk kepentingan pribadi, tetapi sebagai bagian dari tugas saya sebagai wakil rakyat,” jelasnya.
LaNyalla juga menegaskan bahwa MPR RI bukan lagi lembaga tertinggi setelah Amandemen Konstitusi tahun 2002. Oleh karena itu, tugas utama MPR RI adalah sosialisasi empat pilar dan menjadi fasilitator sidang tahunan bersama antara DPR RI dan DPD RI.
“Itu sebabnya, sebagai lembaga yang bukan lagi lembaga tertinggi, MPR RI tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Tugas tersebut ada pada DPD RI,” paparnya.
LaNyalla juga mengungkap bahwa dirinya mendengar informasi mengenai keinginan beberapa senator asal Papua, seperti Yorrys Raweyai dan Filep Wamafma, untuk menjadi pimpinan parlemen di Senayan. Namun, ia tidak bisa memastikan kebenaran informasi tersebut.
Itulah kabar terkini dari Jakarta, Raners! Tetap pantengin untuk kabar lebih lanjut!
RK | Foto: Humas DPD RI
